Home / News / Keterangan BW di Kasus Bupati Pulau Morotai Belum Diperlukan
Agen Casino Online

Keterangan BW di Kasus Bupati Pulau Morotai Belum Diperlukan

Keterangan BW di Kasus Bupati Pulau Morotai Belum Diperlukan

Keterangan BW di Kasus Bupati Pulau Morotai Belum Diperlukan

JagoBola.com, – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan keterangan Wakil Ketua KPK nonaktif, Bambang Widjojanto (BW) tak dibutuhkan dalam kasus dugaan suap Bupati Pulau Morotai Rusli Sibua. BW ketika itu ditunjuk Rusli sebagai kuasa hukum untuk menangani sengketa Pilkada Kabupaten Pulau Morotai di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2011.

“Sampai saat ini tidak ada kebutuhan untuk memanggil Pak BW (Bambang Widjojanto),” kata Plt Wakil Ketua KPK, Johan Budi SP saat dikonfirmasi, Rabu (22/7/2015).

Menurut Johan, dalam perkembangan proses penyidikan terhadap Rusli selaku tersangka dalam dugaan suap kepada Akil Mochtar selaku Ketua MK ketika itu belum ditemukan kesimpulan yang mengharuskan lembaga antirasuah ini memanggil BW.

“Belum ada informasi atau kesimpulan memanggil Pak BW,” tukasnya.

Sebelumnya, Bupati Pulau Morotai Rusli Sibua meminta KPK untuk segera memeriksa BW dalam perkara yang menjeratnya menjadi tersangka. Pasalnya, saat bersengketa di MK, Rusli menunjuk BW sebagai kuasa hukum.

“Saya minta KPK untuk panggil Bambang Widjojanto, karena beliau itu kuasa hukum saya dulu di MK. Tentang perkara saya ini sudah saya kuasakan pada BW untuk mengurusnya,” tutur Rusli di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

KPK menetapkan Rusli sebagai tersangka dugaan suap sengketa Pilkada Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara di MK pada 26 Juni 2015. Dia diduga memberi uang sebesar Rp2,989 miliar kepada Akil Mochtar selaku Ketua MK saat itu, sebagai imbalan agar dimenangkan dalam sidang sengketa tersebut.

Lembaga antirasuah ini menjerat orang nomor satu di Pulau Morotai dengan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam perkembangannya, Rusli melalui kuasa hukum, Achmad Rifai telah mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka dirinya ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Sidang perdana praperadilan itu akan digelar Senin 27 Juli 2015.

Agen Poker Terbaik

About jagoanbola

Check Also

Cara Berburu Suku Cadang Mercy G-Class Klasik

Cara Berburu Suku Cadang Mercy G-Class Klasik Memastikan ketersediaan suku cadang merupakan salah satu tantangan ...