Home / News / Ujian Koalisi Jokowi…
Agen Casino Online

Ujian Koalisi Jokowi…

Ujian Koalisi Jokowi…

Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas membahas proyek LRT Jakarta dan Palembang di Kantor Presiden, Senin (6/2/2017).

Dua tahun menjelang Pemilu 2019, mulai terlihat perbedaan antara Presiden Joko Widodo dengan partai pendukungnya.

Hal itu terlihat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dan penyikapan atas terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Dalam pembahasan RUU Pemilu, Jokowi menginginkan adanya penguatan sistem presidensial melalui presidential threshold (PT) sebesar 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara nasional.

Sedangkan PAN selaku partai koalisi pendukung Jokowi justru menginginkan PT dihapus alias 0 persen karena alasan keserentakan. Begitu pula saat pemerintah menerbitkan Perppu Ormas, lagi-lagi PAN mengeluarkan sikap berbeda.

Hampir semua elite PAN, justru memunculkan pernyataan yang mempertanyakan perppu tersebut.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, bahkan mengatakaan Perppu Ormas akan memberi dampak negatif kepada Jokowi karena dirasa tak ada aspek kegentingan yang memaksa. Ia juga mengaku partainya tak pernah dilibatkan dalam penggodokan perppu.

Akibatnya, tak tanggung-tanggung, PDI Perjuangan sebagai partai pengusung utama Jokowi pada Pemilu 2014 bahkan meminta PAN untuk keluar dari koalisi jika terus bertentangan dengan pemerintah.

“Kalau sudah menyatakan dukungan pada pemerintah ya harusnya disertai dengan implementasi dukungan terhadap kebijakan, dukungan terhadao konsolidasi politik yang dilakukan presiden,” tutur Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.

Pernyataan yang meminta agar PAN mengambil sikap yang jelas terkait dukungannya kepada pemerintah juga disampaikan oleh Partai Hanura.

“Kalau terus ingin beda bukan koalisi dong. Lebih baik dengan jantan mengambil posisi lain. Jangan barangnya mau, barengnya enggak mau,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Hanura Dadang Rusdiana.

(Baca: Jika DPR Tolak Perppu Ormas, Hanura Minta Jokowi Evaluasi Anggota Koalisi)

Menanggapi hal ini, pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai konstelasi yang terjadi antara Jokowi dan PAN merupakan efek dari ketidaklancaran komunikasi politik di antara keduanya.

“Kita kan enggak tahu pola relasi antara Pak Jokowi dan PAN misalnya, kenapa seperti itu. Tapi pasti ada yang salah ini. Ada pola relasi yang tidak jalan, komunikasi yang tidak jalan, interaksi yang tersendat,” ujar Zuhro saat dihubungi, Minggu (16/7/2017).

Selain itu, Zuhro menilai ada perbedaan mendasar antara koalisi yang dibangun semasa Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Jokowi.

SBY selaku ketua umum partai memiliki akses langsung untuk mengorganisir partai koalisi pendukungnya di pemerintahan. Itu tercermin dengan keberadaan Sekretariat Gabungan (Setgab) yang terdiri dari seluruh partai koalisi.

Zuhro mengatakan, meski partai koalisi terkadang masih bermanuver mengunci kebijakan pemerintah, namun melalui forum tersebut setidaknya ada wadah komunikasi antara pemerintah dengan partai pendukung koalisi.

“Yang beda dengan eranya SBY adalah ketika partai bergabung itu tidak sama sekali dengan partai pengusung. Deal-nya itu deal dengan Pak Jokowi. Bukan dengan PDI-P, Nasdem, dan yang lainnya,” tutur Zuhro.

Jokowi, lanjut Zuhro, bukanlah ketua umum partai yang mengusungnya saat ini sehingga tak bisa mengutus langsung PDI-P untuk berkomunikasi dengan partai pendukung koalisi lainnya.

Selain itu, karena dirinya bukan petinggi partai, maka partai koalisi saat bergabung juga langsung bersepakkat dengan Jokowi, bukan dengan PDI-P selaku partai pengusung utamanya.

Dengan konstelasi seperti ini, Zuhro mengatakan, Jokowi sendirilah yang menjadi kunci utama untuk berkomunikasi langsung dengan partai pendukungnya di pemerintahan.

Terlebih, menjelang dua tahun menjelang Pemilu 2019, masih banyak program yang harus dijalankan Jokowi dan tentunya membutuhkan dukungan dari semua partai di koalisi pemerintahan.

Karena itu, ia menyarankan agar Jokowi membuat wadah komunikasi yang mampu menjembatani kepentingan pemerintah dengan partai pendukung di koalisi pemerintahan.

“Ya dirawat koalisinya. Tentu tak ada satu partai pun yang ingin kalah dalam pemilu. Secara teori dia berkoalisi ya, tapi dia ingin menang juga iya,” ucap Zuhro.

Post By : Jagobola.com

Agen Poker Terbaik

About jagoanbola

Check Also

Simak Harga Motor Sport 250 cc Bulan Ini

Simak Harga Motor Sport 250 cc Bulan Ini Sepeda motor jenis sport dengan mesin 250 ...